Wednesday, February 28, 2007

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Beberapa waktu lalu, teman saya pemilik Broker Properti di Semarang bertanya seputarmasalah Sewa Menyewa,berikut ini pertanyaannya:Q. Apa para pihak wajib membayar pajak seperti pajak-pajak saat transaksi jual beli properti?A. Yang bayar pajak Pihak yang menerima uang, artinya pihak si pemilik rumah/Yang Menyewakan. Pajaknya namanya PPH. Berbeda dengan saat transaksi jual beli properti, pajak ini tidak harus dibayar dulu sebelum transaksi,tapi pastinya akan terkait dengan Pajak pribadi si Yang Menyewakan, apalagi kalau pihak tersebut sudah memiliki NPWP.
Q. Apabila pemilik rumah tiba-tiba menjual rumahnya apa boleh? Dan apakah boleh diperjanjikan bahwa selama sewa-menyewa
tidak boleh dijual.A. Menurut KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA, pasal pemilik rumah diperbolehkan menjual tanah dan bangunan
yang sedang disewakan, namun bukan berarti sewa-menyewa yang sudah dibuat sebelumnya dapat dibatalkan. Sewa-menyewa
terus berlangsung sampai dengan berakhirnya masa sewa. Itu artinya pembeli tanah dan bangunan tersebut harus menunggu
sampai waktu sewa menyewa itu habis untuk boleh menempati tanah dan bangunan tersebut.Pihak Yang Menyewakan berubah
menjadi si pembeli sebagai pemilik baru, jadi perjanjian sewa-menyewa itu diteruskan dengan pihak yang baru dan
mengikat sama kuatnya. Tidak boleh Pihak Pembeli mengubah-ubah perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya secara
sepihak. Para pihak boleh saja memperjanjikan bahwa selama sewa-menyewa berlangsung, tanah dan bangunan yang disewakan tidak
boleh dijual demi ketenteraman pihak penyewa, asal saja keduabelah pihak setuju. Karena Perjanjian yang dibuat secara
sah mengikat keduabelah pihak, selama tidak melanggar hukum (asas konsensualisme) Sedikit tambahan: Saya dan suami pernah menyewa sebuah rumah untuk jangka waktu 2 tahun dan saya membuat perjanjiannya di seorang notaris
-untungnya!- ternyata ketika masa sewa baru berjalan hampir setahun, pemilik rumah sudah menjualnya kepada orang lain,
dan melalui proses KPR. Artinya rumah yang saya sewa tidak hanya pindah pemilik tapi juga jadi jaminan hutang di Bank,
dimana kalau pembeli tidak bayar cicilannya, saya pasti bisadiusir Bank, Karena bank pasti tidak mau tahu. Pihak bank
juga menjelaskan dengan tidak mendetail -mungkin sedikit membingungkan buat si pemilik lama dan baru- sehingga saya
disuruh buat perjanjian baru dengan pihak penjual maupun pembeli dan saya harus mau mengosongkan rumah itu kapan saja.
Hal ini tidak dapat dibiarkan, karena merugikan saya sebagai penyewa yang beritikad baik dan sudah membayar uang sewa
full dimuka. Saya jelaskan kepada keduabelah pihak bahwa SEWA MENYEWA ini sudah dibuat lebih dulu dan sah, JUAL BELI yang terjadi
kemudian tidak dapat membatalkan SEWA MENYEWA tersebut, apalagi mengusir penyewa begitu saja. HAL ITU MELANGGAR HUKUM! Akhirnya saya diminta mengisi suatu form pernyataan dari bank yang isinya bahwa saya tahu rumah yang saya sewa sekarang
dalam jaminan bank, dan jika si pembeli lalali mencicil sampai akhirnya kredit macet, maka rumah itu harus
dikosongkkan. Saya menerima karena pihak bank juga harus menanggung resiko jika kredit itu macet. Rupanya Penjual dan Pembeli itu
sama-sama tidak mengerti, jadi pikir mereka setelah dijual beres, sewa menyewa bubar. Jadi mereka tidak menyampaikan
informasi bahwa rumah itu sedang disewakan. PENTING BUAT YANG MAU JUAL BELI LEWAT KPR, INFORMASIKAN SEMUANYA KEPADA
BANK DAN NOTARISNYA, biar tidak salah langkah. Saya juga buat suatu perjanjian lagi yang mengikat pihak penjual dan
pembeli sekaligus, yang isinya bahwa mereka telah menjualbelikan rumah yang saya sewa, namun mereka tidak boleh
memutuskan sewa sebelum waktunya dengan alasan apapun juga, termasuk karena macetnya cicilan si pembeli, namun apabila
hal itu pun akhirnya terjadi, saya meminta uang sewa saya dikembalikan untuk masa waktu yang tersisa dan belum
dinikmati plus biaya pindah dan lainnya. UNTUNG SAYA MENGERTI HUKUM DAN PERJANJIANNYA DIBUAT DI NOTARIS PULA. Bukannya promosi buat diri sendiri, tapi adalah lebih baik kalau perjanjiannya dibuat di notaris, karena biasanya orang
awam tidak mengerti hukum perjanjian dengan mendalam. Perjanjian dibuat tidak di notaris pun tetap sah, tapi kalau ada
hal-hal yang seperti saya ceritakan tentu kita ada penengahnya yang bisa bertindak benar menurut hukum demi kepentingan
kedua belah pihak.Q. Bagaimana penyelesaian yang baik untuk duabelah pihak kalau terjadi force majeure misalnya bencana alam, huru
hara,penjarahan dll?A. Kalau Force Majeure tentunya diluar kekuasaaan manusia/ pihak penyewa dan yang menyewakan. Kedua pihak pun menderita kerugian. Yang satu bangunannya rusak dan harus memperbaiki, yang satu pihak karena bangunannya rusak, tidak bisa
tinggal. Hal ini bisa diatasi dengan berbagai cara, tergantung kondisi kerusakan bangunannya dan kesepakatan para pihak. Kalau rusaknya sedikit dan bagian dari bangunan masih bisa ditempati, pemilik rumah dapat memperbaikinya dan pihak
penyewa bisa tetap tinggal di bangunan itu. Karena perbaikan besar merupakan tanggung jawab pemilik rumah. Kalau rusak parah atu roboh dan hancur sama sekali seperti terkena gempa, maka pihak Pemilik rumah dapat menyediakan
tempat sementara/pengganti dari bangunan yang roboh dengan kondisi yang sama baiknya dengan bangunan yang sebelumnya
atau mengembalikan uang sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan.
Mudah mudahan bisa berguna buat bloggers yang baca dan kalau memang perlu tahu soal hukum yang lainnya bisa kirim
pertanyanya ke g.giovani@yahoo.co.id.