Monday, May 14, 2007

KASUS WARGA MERUYA VS PORTANIGRA: APALAH ARTINYA SERTIPIKAT DI TAHUN 2007

Baru-baru ini kita dikejutkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung mengenai dimenangkannya PT. PORTANIGRA atas sengketa lahan seluas ± 78 hektar. Yang menjadi korban dalam kasus ini tentulah masyarakat yang tinggal di tanah 78 hektar itu. Lucunya di lokasi itu terdapat tempat bermukim “orang-orang penting” juga seperti walikota Jakarta Barat, Kompleks DPR RI 3. Di sana juga terdapat beberapa sekolah dan sebuah universitas, pemancar dan studio beberapa stasiun televisi swasta.

Selama puluhan tahun kasus ini seperti mati suri, selama itu pula masyarakat tinggal tenang dengan mengantongi sertipikat tanah mereka. Bukankah Sertipikat merupakan bukti pemilikan tanah yang sah?
Bukankah para korban lumpur Lapindo jadi sulit mendapat penggantian rugi karena tanah yang memang mereka punya belum bersertipikat? Begitu saktinya sertipikat dalam kasus ganti rugi LAPINDO, namun di sisi Kasus MERUYA sertipikat dianggap hanya sebuah kumpulan kertas tak bermakna.

Apakah itu sertipikat? Menurut Definisi dalam PP no.24 tahun 1997: Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA (UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA) untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas saruan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.-

Buku tanah didefinisikan sebagai dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya.

Bunyi pasal 19 UUPA sendiri adalah:
1. untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (yang berlaku saat ini PP no.24 tahun 1997)
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Apabila kita baca dan dalami makna pasal-pasal ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa Sertipikat dibuat berdasarkan pendokumentasian tanah itu oleh Pemerintah (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional) baik secara fisik, (berarti batas-batas, luas dan sebagainya) dan secara yuridis (dalam hal ini mengenai siapa pemiliknya, bagaimana cara perolehannya).
Ini menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat bukan serta merta tanpa dasar yang nyata dan akurat (lihat pasal 32 PP No.24 tahun 1997 pada ayat 1)

Menurut pasal 32 PP no 24 tahun 1997, sertipikat tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang merasa memilikinya, apabila sertipikat itu telah dikeluarkan 5 tahun sebelum gugatan itu muncul, dengan catatan perolehannya dengan itikad baik dan di kuasai secara nyata.
Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf c dan d adalah sebagai berikut:
Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas tanah:
c. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadic untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enampuluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilanpuluh) hari dalam pendafatran secara sporadic dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut.

Suatu keanehan buat saya, apabila kasus ini memang sudah lama bergulir dan belum ada penyelesaian, mengapa tidak ada pemblokiran sertipikat, sehingga tanah-tanah yang disengketakan tidak dapat dialihkan kepada siapapun maupun dibebani dengan hak apapun, sebelum persoalan sengketanya selesai.
Namun menurut berita di media, masih ada sertipikat yang dikeluarkan pada tahun 2000, yaitu pada masa sengketa, dan PT. PORTANIGRA tetap akan mengeksekusi tanah-tanah bersertipikat tahun keluaran 1997 hingga tahun 2000.

Kalau mengacu pada pasal 32 PP no. 24 tahun 1997 pasal 30 ayat (1) huruf d dan e, apabila ada gugatan, namun pengadilan tidak ada perintah untuk statu quo ataupun penyitaan seharusnya dalam buku tanah dari tanah-tanah tersebut ada catatan mengenai adanya sengketa dan hal-hal apa yang disengketakan. Menurut media, ketua PN Jak Bar menyatakan sejak tahun 1992 sudah ada sita jaminan, artinya semua sertipikat yang dikeluarkan sejak tanggal sita jaminan tersebut pada tahun 1992 harus ada catatan, bahwa: ada sengketa antara PT.PORTANIGRA dan lawannya, apa hal-hal yang disengketakan dan ada sita jaminan diatasnya berdasarkan keputusan pengadilan mana, tanggal dan tahun serta nomor berapa, yang terpenting pembukuannya dalam buku tanah dilakukan dengan pengosongan nama pemegang haknya.

Saya tidak pernah melihat sertipikat warga meruya selatan ini, namun apabila anda yang memilikinya coba teliti sertipikat anda. Apakah nama anda tercantum atau tidak? Apakah ada catatan-catatan lain dalam sertipikat anda?

Ada kasus tanah yang lain di Jakarta Barat, dimana sekomplek ruko semua sertipikatnya terkena blokir akibatnya tindakan hukum apapun atas tanah itu tidak dapat dilangsungkan, karena saat PPAT melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan setempat, hasilnya semua tanah itu diblokir. Seharusnya apabila tanah itu diblokir, tentu saja tidak akan bisa dijualbelikan. Orang pun enggan membeli tanah “bersengketa” dan dalam klausul Blanko Akta Jual Beli dinyatakan bahwa tanah tidak dalam sengketa, dan sebelum dibuat Akta Jual Beli, PPAT akan memeriksa sertipikat yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan, jika akhirnya terjadi jual beli itu pasti karena hasil pemeriksaan sertipikat di Kantor Pertanahan menyatakan kondisinya aman.

Kalau begini kondisinya, saya khawatir orang akan malas punya Sertipikat. Biaya pembuatannya tidak sedikit, meskipun secara tertulis sih murah, waktunya pun bisa panjang dan elastis seperti karet gelang, sekalipun sudah ditentukan peraturan waktu penyelesaiannya, dan lebih parah lagi ternyata Sertipikat tidak mepunyai nilai pembuktian hak sekuat apa yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan.

Kalau memang PT. PORTANIGRA merasa memiliki, tapi menyatakn bahwa tanahnya diserobot, itu perlu dibuktikan bahwa apakah selama ini mereka menguasainya secara nyata? Perturan agraria kita menentukan bahwa pemilik tanah bukan hanya memiliki secara hak tapi juga ada kewajibannya harus dilaksanakan misalnya bayar Pajaknya, tetapi terlebih penting menguasainya secara nyata.